Percepat Pelayanan Publik, Lapas Narkotika Purwokerto Ikuti Workshop Reformasi Birokrasi

    Percepat Pelayanan Publik, Lapas Narkotika Purwokerto Ikuti Workshop Reformasi Birokrasi

    Purwokerto, INFO_PAS - Tim Zona Integritas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Workshop Reformasi Birokrasi melalui zoom meeting dengan tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, Rabu (07/02/2024).

    Kegiatan diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah II yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

    Workshop Reformasi Birokrasi dibuka dengan Pembacaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Inspektur Wilayah II (Lilik Sujandi). Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apa saja yang harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya serta yang harus ditekankan dalam mekanisme pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi.

    Selanjutnya kegiatan pengarahan oleh Inspektur Jenderal (Razilu). Dalam kesempatan tersebut beliau memaparkan di tahun 2024 ini kita harus meningkatkan kembali baik secara general maupun tematik dengan tujuan berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu melalui Pusdatin Kemenkumham diharapkan seluruh UPT dapat belajar untuk pemanfaatan Digitalisasi dalam menjalankan pelayanan.

    Workshop tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik. Selain itu, workshop juga membahas tentang pentingnya membangun budaya birokrasi yang berakhlak, dimana integritas, transparansi, dan profesionalisme menjadi nilai inti dalam menjalankan tugas di lingkungan birokrasi.

    Ketua Tim Zona Integritas, Yudha Indrajati, berharap melalui kegiatan workshop ini dapat memberikan arahan dan dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak.

    “Melalui workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak khususnya pada jajaran Lapas Narkotika Purwokerto, ” pungkas Yudha. (MAA)

    kemenkumham ri pemasyarakatan
    Adriel Kris Novianto

    Adriel Kris Novianto

    Artikel Sebelumnya

    Kalapas Narkotika Purwokerto Ikuti Promosi...

    Artikel Berikutnya

    Rutinkan Tadarus Al’Quran dan Baca Iqro,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pasiops Kodim 1710/Mimika Pimpin Apel Kesiapan Pasukan TNI Pada Pengamanan TPS Pemilukada Tahun 2024 BKO Polres Mimika
    Pilkada Serentak 2024, Lapas Kelas IIA Purwokerto Pastikan Hak Politik Warga Binaan Terpenuhi
    Yakinkan Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Aman, Dandim 1710/Mimika Dampingi Wakapolda Papua  Pantau Langsung Pemungutan Suara Di TPS
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?
    Polri Lakukan Asistensi ke Polda Jateng 

    Ikuti Kami