![Lapas Purwokerto Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM, secara Virtual](https://id1.dpi.or.id/uploads/images/2025/02/image_750x395_679db9b297657_1.jpg)
PURWOKERTO - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang terpusat di Graha Pengayoman dan di ikuti secara langsung ataupun virtual. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB, pada Jum'at (31/1/2025).
Kegiatan dilaksanakan di Aula Rupa Naraya Lapas Kelas IIA Purwokerto dan diikuti oleh Kasubag TU selaku Plh. Kalapas, Kasi Giatja serta Staff Kepegawaian dan Umum.
Dalam sambutannya Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan antara BPK RI dan Kemenkumham untuk membahas pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham. BPK RI merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara
"Entry meeting ini dilakukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Kami mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen seluruh tim pemeriksa BPK RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara RI, " ucap Andi
Selanjutnya sambutan dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, beliau menyampaikan pemeriksaan BPK RI mendukung harapan presiden terkait belanja yang efektif, salah satu tolak ukur nya yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah kekuatan pertahanan dan keamanan.
Entry Meeting yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran.
"Pemeriksaan ini sesuai dengan ASTA CITA Presiden, yang bertujuan untuk memperkokoh ideologi, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, " ucap Nyoman Adhi.
Proses audit yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk memperbaiki sistem dan kinerja keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Melalui kegiatan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.
(Humas Lapas Purwokerto)